Hal krusial yang menjadi bahan perdebatan di tiga kota dalam pra konvensi UN adalah seputar teknis pencetakan soal. Keterlambatan yang terjadi pada pelaksanaan UN tahun 2013 disinyalir karena pencetakan dilakukan terpusat. Para peserta merekomendasikan agar lelang pencetakan dilakukan di tiap propinsi, sehingga keterlambatan dapat diminimalisir. Ketua Kelompok I Pra Konvensi di Bali, Prof. Dr. I Wayan Suastra, M.Pd mengatakan, selain tentang usulan pencetakan yang dilakukan di tiap propinsi, beberapa usulan yang direkomendasikan kelompoknya antara lain tentang pembuatan kisi-kisi diminta dilakukan oleh Pokja, secara profesional dan dibuat oleh di Pusat; komposisi soal dibuat oleh pusat dan daerah dengan pendampingian oleh perguruan tinggi serta diawasi oleh BSNP; mempertahankan paket soal dengan 20 jenis atau tipe; Penanggung jawab Pelaksanaan UN di Sekolah adalah Kepala Sekolah, sedang pengawasan ruangan ujian oleh guru dan disilang murni. Usulan lainnya adalah tentang sanksi bagi mereka yang berbuat curang untuk lebih dipertegas serta ketepatan waktu pencairan dana UN,kata I Wayan Suastra dari Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali.
Menurut Wayan Suastra, berkait dengan komposisi soal, harus ada soal yang disiapkan pusat dan ada dari daerah, sehingga tidak ada soal yang tidak di kenal di daerah. Lebih baik indikator atau kisi-kisi dari pusat, disusun di daerah dengan dibantu Perguruan Tinggi. Dengan manajemen kerjasama pusat daerah ini akan lebih cepat karena tidak semua dikerjakan pusat.
Kepala SMA Negeri 1 Mataram, NTB, Lalu Fatwir Uzali, mengatakan, ke depan pendistribusian harus lebih baik, karena tahun ini kami merasakan bagaimana susahnya ketika ada keterlambatan pelaksanaan UN. Demikian juga soal pembiayaan di sekolah untuk UN, seharusnya segera dicairkan dan birokrasinya dipermudah, sehingga sekolah tidak harus mencari dana dahulu baru kemudian diganti,katanya.
Hal senada juga disampaikan Darius Tiwo Hero, dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga NTT, Menurutnya, dalam hal pelaksanaan, ia mengusulkan agar Dinas Pendidikan lebih dilibatkan karena UN adalah tanggung jawab Dinas Pendidikan sedangkan Perguruan Tinggi lebih berfungsi sebagai pengawas untuk mengawasi mutu ujian.
Sementara Suprapto, dari Dewan Pendidikan Propinsi Jawa Timur, mengatakan, UN harus bisa menjadi standar mutu nasional. Selama ini ada pertanyaan dari masyarakat melihat hasil kelulusan DIY 92% dan Papua 100%. Apakah hal tersebut menggambarkan kualitas pendidikan di daerah tersebut.
Mempersilahkan
Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pendidikan, Musliar Kasim, menanggapi rekomendasi Kelompok I tentang pencetakan yang diminta dilakukan di tiap propinsi, mengatakan, secara prinsip Kementerian tidak keberatan. “Jika memang pada konvensi nasional di Jakarta nanti semua menghendaki dan memutuskan pencetakan soal dan distribusi soal di daerahkan, kami tidak keberatan. Karena tidak ada niat sedikit pun upaya pencetakan di pusat dalam rangka mendapatkan proyek. Itu semata karena keinginan untuk mempermudah pengawasan agar tidak terjadi kebocoran,” katanya.
Musliar berharap jika nanti keputusan akhirnya pencetakan dan distribusi soal dilakukan di tiap propinsi, faktor keamanan dan kebocoran soal harus tetap menjadi fokus perhatian utama, karena pelaksanaan UN bukan semata untuk pengukuran dan pemetaan, tapi juga menanamkan sikap dan prilaku jujur baik kepada guru, orang tua dan peserta didik.
“Ini menjadi perhatian kita bersama. Jangan sampai setelah proses pencetakan diserahkan ke daerah, pengawasannya malah terabaikan. Kita tidak menginginkan hal ini terjadi. Karena itu kehadiran pengawas independen dari perguruan tinggi memang tetap diperlukan, apalagi diketahui mulai tahun ini, hasil UN sudah menjadi bagian dari tiket masuk ke perguruan tinggi melalui jalur SNMPTN ulndangan,” kata Wamendik, Musliar Kasim. (sumber : detik.com)
