Pemerintah provinsi dinilai tidak memikirkan peningkatan mutu guru di Lampung. Hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) Lampung jeblok, dana peningkatan mutu guru dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2012 malah dihapus.

Hal ini terungkap dalam pertemuan antara Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Lampung (Unila) bersama komisi V DPRD Provinsi Lampung, Senin (8/10). Dalam pertemuan ini BEM Unila meminta penjelasan terkait turunnya anggaran pendidikan provinsi Lampung dalam RAPBD-P yang akan disahkan beberapa hari ke depan.
“Penjelasan eksekutif terkait turunnya anggaran pendidikan kami nilai tidak logis dan terkesan akal-akalan. Eksekutif tidak peka kebutuhan rill pendidikan di Lampung. Contohnya adalah dengan dihapuskannya dana peningkatan mutu guru, padahal hasil UKG di Lampung jauh dari memuaskan,” ujar Nanda Satriana Wakil Presiden BEM Unila, Selasa (9/10).

Mahasiswa asal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unila ini mengatakan, dalam pertemuan tersebut pihak eksekutif yang diwakili biro keuangan provinsi dan dinas pendidikan provinsi mengklaim jika anggaran pendidikan di Lampung sudah lebih dari dua puluh persen jika dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan gaji guru diikutsertakan dalam anggaran pendidikan.
“Klaim seperti ini cuma akal-akalan saja. Dana BOS Lampung sebesar Rp784 miliar berasal dari pusat, bukan anggaran daerah. Lebih-lebih belanja gaji pegawai yang jelas-jelas mengambil porsi 40 persen dari total anggaran. BEM Unila berpendapat gaji guru dan dana BOS tidak termasuk dalam anggaran pendidikan provinsi Lampung,” urai Nanda.
Dalam pertemuan tersebut BEM Unila meminta kepada komisi V DPRD Provinsi Lampung untuk memperjuangkan anggaran pendidikan di Lampung naik atau paling tidak bertahan seperti halnya tahun lalu yang mencapai 12 persen dari total anggaran. Selain itu BEM Unila juga meminta agar peningkatan mutu guru kembali dianggarkan.
Sebelumnya, penurunan persentase dana pendidikan terungkap dalam Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD-P 2012. Ketua Komisi V DPRD Lampung Yandri Nazir menambahkan, pada APBD Pemprov mengalokasikan anggaran pendidikan Rp225,65 miliar, sementara pada APBD-P anggaran pendidikan Rp223,53 miliar.
Dari angka itu, terlihat adanya pengurangan anggaran 2012 dari rencana 8,5 persen menjadi 8,2 persen atau sebesar Rp2,117 miliar. Penurunan makin terlihat jika dibandingkan anggaran pendidikan 2011 sebesar 12 persen dari APBD. Penurunan 3,8 persen menurut Nanda memperlihatkan lemahnya komitmen Pemprov dalam memajukan pendidikan di Lampung.
“Kita masih punya waktu tiga hari lagi sebelum pengesahan APBD-P Provinsi Lampung yang akan dilaksanakan pada 11 atau 12 Oktober mendatang. Jika tuntutan kami tidak diindahkan maka kami siap untuk menggelar aksi massa,” pungkasnya. (src: unila.ac.id)